Reses DPRD Bukittinggi Membludak Aspirasi, Dari Jalan Rusak hingga Sekolah: Suara Warga Minta Kepastian Nyata

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi bersama unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat mengikuti Reses Masa Sidang II DPRD Kota Bukittinggi di Kecamatan Guguak Panjang, Rabu (29/42026)

 BUKITTINGGI, Kaba Luruih — Agenda reses anggota DPRD Kota Bukittinggi kembali menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan suara mereka secara langsung. Dalam sejumlah titik kegiatan, antusiasme warga terlihat tinggi, bahkan cenderung “membludak” dengan beragam aspirasi yang disampaikan.

Reses yang sejatinya merupakan kewajiban konstitusional wakil rakyat ini tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi berubah menjadi ruang dialog yang hidup—tempat masyarakat menyampaikan persoalan riil yang mereka hadapi sehari-hari.

Beragam isu mencuat. Mulai dari kondisi infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas layanan publik, hingga persoalan pendidikan yang masih menjadi perhatian berulang setiap tahunnya. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh warga dengan harapan adanya tindak lanjut yang nyata, bukan sekadar catatan administratif.

Sebagaimana diketahui, kegiatan reses memang dirancang sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk kemudian diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah. 

Masyarakat, tokoh adat, unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan menghadiri forum reses untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan.

Di sejumlah lokasi, warga juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang dinilai belum sepenuhnya tersentuh program prioritas. Mereka berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan lebih tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

Tak hanya itu, isu pendidikan kembali menjadi topik yang cukup dominan. Persoalan daya tampung sekolah dan pemerataan akses pendidikan masih menjadi keluhan yang kerap muncul dalam forum-forum reses sebelumnya. 

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program kerja dan penganggaran ke depan. Reses disebut bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

“Setiap masukan yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku,” menjadi komitmen yang disampaikan dalam forum-forum dialog tersebut.

Meski demikian, masyarakat berharap agar hasil reses tidak berhenti di atas kertas. Mereka menginginkan adanya transparansi serta kejelasan tindak lanjut, sehingga aspirasi yang disampaikan benar-benar bermuara pada perubahan nyata di lapangan.

Di tengah keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang terus berkembang, reses menjadi pengingat bahwa arah kebijakan sejatinya harus tetap berpijak pada kebutuhan rakyat.

Seorang warga menyampaikan aspirasi langsung dalam dialog reses terkait persoalan lingkungan, keamanan dan pelayanan masyarakat.

Reses bukan sekadar agenda tahunan—melainkan cermin sejauh mana suara masyarakat benar-benar didengar dan diwujudkan.(*)

Kaba Luruih- "Indak Manih, Tapi Bana"